Soal Pembatalan Kontrak Kerja Pengadaan Mesin Es
Kadis DKP Dituding Melanggar Pepres 70


Jumat, 30 November 2012 - 15:50:33 WITA
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: DAERAH - Dibaca: 575 kali



Bolmut, ME

Masalah pembatalan kontrak kerja pengadaan Mesin Es oleh Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), terus saja bergulir. Pasalnya, pembatalan kontrak kerja pengadaan Mesin Pabrik Es air laut, yang telah ditenderkan dan dimenangkan oleh perusahaan CV Felinda, serta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbandrol Rp 2.174.820.000 tersebut, dinilai menyalahi aturan yang berlaku. Bahkan, pihak kontraktor CV Felinda, menuding Kadis DKP melanggar Peraturan Presiden (Pepres) 70, tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebab, di dalam Pepres 70, tahun 2012 tidak ada Pasal yang menyatakan, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menentukan merek barang. "Tidak ada dalam aturan Pepres 70 KPA harus menentukan merek barang," ujar Direktur CV Felinda Ibrahim baru-baru ini.

Menurutnya, jika dia memilki bukti rekaman atas kesalahan Kadis DKP yang melanggar Pepres 70 tahun 2012. Dimana, Kadis meminta pihak kontraktor harus mengadakan barang merek Ocean Ice. "Kadis meminta kepada saya barang harus merek Ocean Ice," ungkap Ibrahim lagi.

Senada dikatakan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Julianti Korompot. Katanya, memang benar dalam Pepres 70, KPA tidak boleh menentukan merek barang. "Ya, dalam Pepres 70, memang KPA tidak boleh menentukan merek barang yang diadakan oleh pihak ketiga,” tambah Korompot.

Sementara itu, Kadis DKP Bolmut, Ramlan Pontoh, ketika dikonfirmasi membantah, jika dirinya menentukan merek barang yang diadakan. "Saya tidak menentukan merek barang harus Ocean Ice,” bantahnya.

Ditegaskannya, alasan pembantalan kontrak kerja tersebut, karena berkas yang diajukan tidak sesuai dengan spek dokumen penawaran barang sesuai dengan Pepres 70 tahun 2012 Pasal 83. "Saya batalkan kontrak tersebut, karena tidak sesuai spek, dan lebih baik dana tersebut dikembalikan ke kas Negara daripada menjadi masalah dikemudian hari,” tegas Pontoh

Ramlan pun menentang, dirinya siap apabila pihak kontraktor, membawa permasalahan ini ke rana hukum. "Saya siap meladeni, apabila masalah ini dibawa ke rana hukum,” tantangnya.(gunady mondo)

Foto: Ramlan Pontoh


Berita Terkait