Pemekaran Bolteng Harga Mati !
'Bolteng Tak Otonom, No Provinsi BMR'


Senin, 21 Januari 2013 - 17:13:57 WITA
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: DAERAH - Dibaca: 392 kali



Bolmong, ME

Gaung pemekaran Kabupaten Bolmong Tengah (Bolteng), kembali mengkristal ke permukaan. Kerinduan warga Dumoga bersatu untuk menjadi daerah Otonom, capai klimaks. Pemerintah Bolaang Mongondow, didesak segera mewujudkan aspirasi yang telah lama disuarakan oleh masyarakat tersebut.

Tak hanya itu, pemekaran Bolteng pun dijadikan syarat untuk mewujudkan berdirinya Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR). Otonomisasi Bolteng  dinilai merupakan harga mati bagi masyarakat Dumoga raya.  “Mekarkan dulu Bolteng, baru kita bicara pemekaran provinsi. Jika Bolteng tidak dimekarkan, maka kami menolak pemekaran provinsi Bolmong Raya (BMR),’’ lugas Ketua Forum Pemuda Dumoga bersatu, Afif Zuhri kepada manadoexpress, Sabtu (19/1).

Menurut Afif, tak ada alasan untuk menghalangi pemekaran Bolteng. Pemekaran merupakan aspirasi masyarakat, demi terciptanya pendekatan pelayanan serta peningkatan pembangunan. Apalagi, pemekaran Bolsel dinilai telah memenuhi persyaratan dan mendapat legitimasi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Daerah Pemilihan (Dapil) Dumoga. “Jadi tidak ada alasan dari pemkab Bolmong untuk tidak memekarkan Bolteng. Pemekaran Dumoga, untuk menjadi satu kabupaten merupakan kebutuhan masyarakat Dumoga yang harus segera dipenuhi,’’ tandas Alumni STIE Widya Dharma Kotamobagu itu.

Bak gayung bersambut aspirasi pemekaran Bolteng mendapat respon positif dari Legilator Bolmong.  Salah satu Anggota DPRD Dapil Dumoga, Febriany Walalangi menegaskan akan mengawal penuh proses pemekaran Bolteng. Menurutnya, saat ini DPRD tinggal menunggu pemasukkan  syarat administrasi dukungan dari BPD untuk pemekaran Dumoga.  "Kalau syarat administrasi itu sudah terpenuhi, kita akan segera lakukan paripurna. Sebab, tinggal itu yang kita tunggu," ungkapnya.

Senada juga ungkapkan Ketua DPRD Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat. "DPRD sangat mendukung pemekaran Bolteng. Kita tinggal menunggu usulan BPD. Sesudah itu langsung dilaksanakan paripurna. Tidak ada yang menghalang-halangi pemekaran Dumoga bersatu menjadi daerah otonom. Itu tetap dilakukan, apalagi anggarannya sudah tertata di APBD," tegasnya.

Pemkab Bolmong melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Tata Praja, Chris Tito Kamasaan ketika dikonfirmasi mengklaim sedang mengseriusi proses administrasi pemekaran Bolteng. Salah satunya membantu  presidium pembentukan Kabupaten Bolteng dengan melakukan pendampingan pengumpulan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Dumoga.

Menurutnya proses pemekaran enam kecamatan di wilayah Dumoga bersatu untuk menjadi satu Kabupaten baru, saat ini terus dimatangkan oleh Pemkab Bolmong.  "Sekarang ini Pemda sedang mendampingi presidium pemekaran untuk meminta dukungan BPD dan masyarakat. Dan itu akan dilakukan secara bertahap," ujar Kamasaan, saat dikonfirmasi, Sabtu akhit pekan lalu.

Dijelaskan Kamasaan, dukungan BPD tersebut merupakan satu di antara syarat, agar bisa menjalankan paripurna pembentukan daerah otonomi baru.  “Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,” terangnya.

Tak hanya itu Kamasaan mengaku Pemkab telah mengisi struktur di tiga kecamatan baru di daerah Dumoga, yakni Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Tenggara dan  Kecamatan Dumoga Tengah.  “Dengan terbentuknya tiga kecamatan tersebut, maka jumlah kecamatan di daerah Dumoga menjadi enam kecamatan. Sehingga, dengan jumlah kecamatan tersebut, artinya wilayah Dumoga sudah memenuhi syarat pembentukan kabupaten baru, seperti yang disyaratkan dalam PP 78/2007. Dimana dalam  peraturan tersebut, agar membentuk kecamatan minimal lima kecamatan,” kuncinya. (haryono tungkagi/siswanto p nua)


Berita Terkait